 |
| Suasana FGD bersama kemendikdasmen. |
KUALA LUMPUR - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Dr. Abdul Mu'ti, menghadiri dan mengapresiasi pergelaran Focus Group Discussion (FGD) yang diinisiasi oleh Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional (LHKI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PPMu) bersama Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Malaysia di Rumah HAMKA, Kuala Lumpur pada Ahad, 8 Agustus 2026. Agenda yang bertajuk "Penguatan Kapasitas PCIM dalam Perlindungan PMI" ini menghadirkan Mendikdasmen secara daring yang menjadi forum strategis untuk berdiskusi, bertukar pikiran, serta merumuskan langkah bersama dalam mengatasi berbagai persoalan Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya terkait layanan pendidikan.
Dalam arahannya, Mendikdasmen menyampaikan apresiasi tinggi atas berbagai upaya nyata yang telah dilakukan oleh PCIM Malaysia. Berdasarkan kunjungan langsungnya ke Rumah HAMKA, Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL), serta Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), beliau mencatat berbagai perkembangan sekaligus tantangan nyata dalam penyediaan layanan pendidikan bagi anak-anak WNI di negeri jiran.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mencari solusi komprehensif agar seluruh anak WNI dapat memperoleh hak layanan pendidikan secara maksimal, baik melalui jalur pendidikan formal maupun Community Learning Center (CLC).
Sebagai langkah strategis menghadapi keterbatasan di lapangan, Kemendikdasmen kini tengah mengembangkan model pembelajaran jarak jauh (e-learning). Program ini mengandalkan sekolah induk di Indonesia yang siap memberikan layanan pendidikan jarak jauh. Hingga saat ini, Kemendikdasmen telah menjalin kerja sama dengan 32 kepala daerah, dan model kolaborasi tersebut akan segera diperluas penerapannya untuk kebutuhan di Malaysia. Peningkatan layanan ini akan dioptimalkan dengan memanfaatkan mitra pelayanan pendidikan yang sudah tersedia serta dikoordinasikan secara intensif melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud).
Sekretaris LHKI PP Muhammadiyah, dra. Yayah Khisbiyah, M.A., turut mengapresiasi dukungan konkret Pemerintah melalui Kemendikdasmen dalam mengawal hak konstitusional warga yang berdiaspora bersama PCIM se-Dunia. Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) ini juga menegaskan, "Muhammadiyah dengan internasionalisasi gerakan maupun kader-nya yang dibuktikan dengan berdirinya PCIM di lebih dari 30 negara termasuk Malaysia, siap menjadi penghubung dan pendukung atas segala ikhtiar terbaik untuk memenuhi mandat konstitusional anak atas pendidikan". "Malaysia menjadi destinasi awal mengingat besarnya jumlah PMI maupun keterjangkauan akses mobilitas guna efektifitas pelayanan", pungkasnya.
H. Fauzi Fatkhur selaku Ketua PCIM Malaysia menambahkan bahwa pihaknya sudah sering memfasilitas agenda pelayanan pendidikan bagi PMI di negeri Jiran. "Kader-kader persyarikatan sangat sigap dan siap untuk mendukung penguatan advokasi pendidikan, mengingat pengalaman maupun jaringan yang sudah teruji di lapangan", tutup kader yang sudah berdiaspora sejak tahun 80-an ini.
Agenda kolaboratif ini digelar sejak tanggal 5 hingga 10 Agustus 2026 dengan puncaknya pada 8 Agustus melalui kehadiran Mendikdasmen serta dukungan Wakil Menteri Perlindungan PMI. Kegiatan ini melibatkan ratusan kader Muhammadiyah se-Malaysia baik dari kalangan ekspatriat maupun PMI di akar rumput termasuk generasi muda melalui Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Malaysia. ((reporter : hakim- kuala lumpur)
0 Komentar