YOGYAKARTA– Acara ini mengusung tema “Bersinergi Membangun Hukum yang Berkemajuan dan Berkeadilan; Kontribusi Muhammadiyah dalam Menegakkan hak-hak rakyat.” Tema ini mencerminkan komitmen Muhammadiyah dalam memperjuangkan keadilan dan hak-hak masyarakat di tengah tantangan hukum yang kompleks.
Ketua LBH AP, Taufik Nugroho, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran LBH AP sebagai pejuang di balik layar. Ia menyatakan, “LBH AP berperan dalam mengamankan semua gugatan-gugatan dalam menyelesaikan permasalahan, bekerja sama dengan para pimpinan Muhammadiyah.
Taufik juga menyoroti bahwa Muhammadiyah telah eksis selama satu abad karena mampu memberikan manfaat dan solusi bagi masyarakat. Namun, ia mengakui bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam hal sumber daya manusia (SDM) di daerah. “Baru 50% Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) yang memiliki LBH AP.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ibnu Basuki Widodo, memberikan apresiasi mendalam terhadap kiprah Muhammadiyah dalam dunia advokasi. “Saya merasa sangat terhormat berdiri di hadapan para pejuang keadilan”.
Dirinya juga mengingatkan pentingnya menghindari konflik kepentingan (conflict of interest) di kalangan advokat, terutama dalam kasus-kasus korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa. “Korupsi merusak keadilan dan ekonomi negara,” tegasnya.
Sementara itu, Ptof. Haedar Nashir, MSi Ketua PP Muhammadiyah, dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar RAKORNAS ini dapat menjadi momentum untuk membangun sistem hukum yang lebih adil.
“Tema sinergi ini adalah tema yang berat, tetapi kita hidup dalam sistem hukum dan bermasyarakat yang realitasnya kita hadapi bersama,” ujarnya. Haedar menekankan bahwa masalah hukum, terutama terkait tindak pidana korupsi, tidaklah sederhana. Ia mengingatkan bahwa perjalanan Indonesia selama 80 tahun tidak terlepas dari dinamika kehidupan bernegara, hukum, politik, sosial, dan agama. (arief hartanto)
0 Komentar